Bagaimana bantuan berperan dalam arsitektur “rumah tuan” dan bagaimana arsitektur “rumah tuan” ini membentuk praktik pemberian bantuan, para pelaku dan lembaganya. Bisakah kita memikirkan kembali bantuan dengan mengabaikan pengaruhnya dalam menstabilkan struktur dan mekanisme kekuasaan dan eksploitasi yang ada? Bagaimana kita bisa menghilangkan pandangan bahwa bantuan digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial, solidaritas, dan perbaikan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pokok bahasan dari seri pertama dari lima seri diskusi Dekolonisasi Bantuan yang dilaksanakan oleh Institut Mosintuwu bekerjasama dengan Medico International dan Department Global South of the Goethe University Frankfurt . Seri pertama webinar dekolonisasi bantuan ini mengangkat tema Pembangunan dan Bantuan di rumah sang tuan: Kapitalisme, heteropatriarki, dan rasisme, mengungkap arsitektur dan rumah khayalan sang tuan.
Ketua Institut Mosintuwu Lian Gogali dan Sima Luipert Wakil Kepala Komite Teknis Genosida Nama (NTLA) dan Ketua Dewan Direktur Riruako Center for Genocide and Memory Studies di Namibia, membahas tema ini dengan pengalaman dan refleksi atas bantuan yang mengalir saat dan pasca konflik di kedua wilayah dengan konteks yang berbeda.
Namibia, sebuah negara di Afrika Barat, memiliki sejarah pahit ketika sekitar 65 ribu orang suku Herero dan 10 ribu suku Hama, dua etnis di negara itu dibantai oleh pemerintah kolonial Jerman di tahun 1904-1908. Genosida itu dipercaya para sejarahwan sebagai holocaust pertama di abad 20. Kelak praktek ini juga dilakukan rezim Hitler terhadap bangsa Yahudi. Poso, sebuah kabupaten kecil di Sulawesi Tengah yang mengalami konflik kekerasan sejak 1998 . Pada kedua wilayah ini program pembangunan dan bantuan digelontorkan dari dunia internasional dan nasional.
Radwa Khaled Ibrahim dari Medico Internasional memulai dengan menegaskan kebutuhan kita membicarakan bagaimana bantuan itu dilepaskan dari kerangka kapitalis dan neoliberal dan bagaimana menjadikannya dalam kerangka solidaritas.
Kritik Terhadap Tuan Si Pemberi Bantuan
Sima Luipert menceritakan bagaimana genosida terhadap suku Herero dan Hama di tahun 1904-1908 oleh tentara kolonial Jerman yang ketika itu menguasai wilayah yang kemudian menjadi Republik Namibia. Hanya dalam rentang 4 tahun itu,untuk memadamkan pemberontakan, tentara kolonial Jerman dipimpin Jenderal Lothar Von Trotha membunuh sekitar 65.000 dari sekitar 80.000 orang Herero dan 10.000 dari 20.000 orang Hama. Akibat genosida ini, Herero dan Hama menjadi etnis terkecil di Namibia masing-masing tersisa 7 persen.
Berselang 118 tahun kemudian kekejaman itu belum dilupakan oleh bangsa Namibia. Tahun 2021 Pemerintah Jerman secara resmi mengakui melakukan Genosida terhadap suku Herero dan Hama di Namibia. Pengakuan ini diikuti dengan program bantuan rekonstruksi dan pembangunan senilai 19,2 triliun rupiah untuk jangka waktu 30 tahun kedepan.
Sima mengkritik keras cara Jerman menempatkan dirinya dalam proses pemberian bantuan ini sebagai pihak yang merasa lebih tinggi daripada suku disana. Suku Herero dan Hama menolak permintaan maaf itu kecuali ada dokumen resmi yang ditandatangani. Tanpa itu, genosida dimasa lalu tetap dianggap sebagai tindakan yang benar.
Sima melanjutkan, kalau dibandingkan dimasa sekarang, situasi hubungan antara Jerman dengan Namibia masih mirip seperti dimasa lalu. Setelah Namibia merdeka dari Afrika Selatan di tahun 1990, masih banyak sisa-sisa feodalisme peninggalan masa kolonial dinegaranya.
“Sampai sekarang suku-suku itu tidak menerima perjanjian yang isinya Jerman menjadi pelindung bangsa Namibia. Pertanyannya melindungi Namibia dari kekuasaan mana?”tanya Sima.
Sisa feodalisme kolonial Jerman ini turut mempengaruhi pola-pola pemberian dan pengelolaan bantuan disana.
“Dana bantuan itu dianggap seperti hujan yang jatuh di Namibia, padahal semakin banyak bantuan semakin kita banyak kehilangan”
Politisi Jerman yang mewakili negaranya masih memandang diri sebagai pihak yang berhak memimpin perundingan alih-alih menempatkan posisi yang setara, ujarnya.
“Merasa sebagai tuan dan tidak berusaha melakukan mendekonstruksi. Tidak berusaha memandang itu dari sudut lain. Mereka, para korban dari suku-suku itu tidak diperhatikan dalam dokumen itu. Jadi Masih ada sentrisme berpihak pada kulit putih diantara para politisi Jerman”kata Sima Luipert.
Metode dan Praktek Bantuan Merubah Kehidupan Sosial
Lian Gogali punya beberapa catatan dari pengalaman terkait bantuan, baik bantuan diwilayah pasca konflik Poso maupun bencana alam Gempa bumi, Likuefaksi dan tsunami pada 28 September 2018 yang menghancurkan Kota Palu, kabupaten Sigi dan Donggala.
Konflik Poso sepanjang 2000-2007 diperkirakan membuat lebih dari 1000 orang terbunuh. Sedangkan bencana di Palu, Sigi dan Donggala merenggut lebih dari 7 ribu orang. Menghancurkan puluhan ribu rumah menghilangkan ribuan lapangan pekerjaan. Jutaan dolar bantuan mengucur pasca peristiwa itu.
Wacana dominan tentang konflik Poso sebagai konflik agama mengawali metode dan praktek bantuan yang menempatkan masyarakat Poso semata-mata korban dan pihak yang tidak berdaya. Bahkan, menurut lian, menempatkan masyarakat Poso sebagai pihak yang semata-mata bertikai.
“Sebagai akibat pandangan itu, program bantuan mengabaikan mekanisme sosial masyarakat yang telah lama hidup, menghilangkan suara masyarakat akar rumput, bahkan menghilangkan kearifan lokal masyarakat”kata penulis buku ‘Konflik Poso; Suara Perempuan dan Anak Menuju Rekonsiliasi Ingatan”. Pengabaian dan penghilangan kearifan lokal masyarakat ini menurut dia, terlihat dalam mekanisme bantuan dan program pembangunan paska konflik baik oleh pemerintah maupun sejumlah lembaga donor.
Dalam kasus bantuan di Poso, masyarakat dianggap kurang memiliki pengetahuan, atau pengetahuannya perlu diperbaiki. Meski sudah ada kearifan lokal ditengah komunitas, diajarkan lagi mekanisme dari luar yang menempatkan kearifan lokal sebagai sesuatu yang tidak berfungsi.
Metode bantuan dan praktek bantuan ini pada akhirnya mengubah pola sosial dan budaya masyarakat Poso. Jika sebelumnya masyarakat Poso bekerjasama saling bersolidaritas dalam menghadapi persoalan maupun dalam proses membangun komunitas, metode dan praktek bantuan telah mengubah masyarakat Poso menjadi individual dan berorientasi ekonomi. Contoh paling sederhana adalah kebiasaan mendapatkan uang saku saat mengikuti pertemuan-pertemuan yang membicarakan kebutuhan masyarakat. Padahal, sebelumnya , jika ada sebuah permasalahan di desa seluruh warga akan bersukarela menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Uang saku, pada akhirnya menjadi orientasi pertemuan-pertemuan dan menghilangkan rasa solidaritas masyarakat dalam bekerjasama. Selain itu, program perdamaian yang diperkenalkan sebagai metode orang Poso berdamai, berasal dari teori luar. Tidak ada upaya untuk menggali nilai-nilai yang pernah hidup dan masih ada di Poso. Cara ini sekaligus mengasumsikan bahwa orang Poso atau subyek program tidak memiliki pengetahuan lokal tentang konsep dan metode perdamaian.
Hal yang sama terjadi dalam praktek pemberian bantuan dan mekanisme bantuan saat gempa, likuifaksi, tsunami terjadi . Ratusan bantuan yang masuk membawa ide dan konsep penanganan dan mitigasi bencana yang tidak memberikan ruang pertanyaan pada masyarakat.
“Saat bencana di Palu , Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, kami membangun Posko Dapur Umum yang menempatkan korban adalah para penyintas yang saling membantu dan bersolidaritas dalam menghadapi bencana dimana dapur umum menjadi ruangnya” cerita Lian mengenai peristiwa tahun 2018. Gerakan Dapur Umum menurut Lian menjadi salah satu cara untuk mengubah metode dan praktek bantuan yang menempatkan korban sebagai pihak yang berdaya, sekaligus membuka ruang bagi para penyintas untuk membangun ruang solidaritas diantara mereka.
Bahasa Sebagai Alat
Praktik pembangunan dan bantuan yang menghasilkan dan melestarikan hierarki ras, gender, seksual, dan kelas yang menjadi ciri dunia modern, dalam pengalaman di Poso dibicarakan Lian dalam sistem bahasa. Sebagaimana cara kerja wacana di awal konflik Poso, sistem bahasa digunakan untuk melegitimasi perusakan lingkungan dan penghilangan kebudayaan atas nama pembangunan. Misalnya pembangkit listrik tenaga air yang dibangun oleh perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden, disebut sebagai energy baru terbarukan . Kenyataannya, PLTA telah mengubah danau Poso menjadi waduk yang merendam ratusan hektar sawah dan kebun serta ladang penggembalaan; merusak ekosistem lingkungan dan menghilangkan kebudayaan danau Poso. Kenyataannya, disebut sebagai energy baru terbarukan, PLTA dari danau Poso diperuntukkan untuk mendukung industri tambang nikel yang akan digunakan untuk baterai mobil listrik di Jerman .
Masyarakat yang terdampak PLTA dibujuk dengan tawaran pembangunan jalan, pembangunan gedung dan berbagai bantuan perusahaan dalam program pertanian dan sosial termasuk dalam bentuk uang. Hal ini menempatkan perusahaan dan pemerintah sebagai pahlawan bagi ekonomi masyarakat. Perusakan lingkungan , penghilangan lapangan pekerjaan dan penghilangan kebudayaan dilegitimasi sebagai jalan menuju pembangunan yang modern.
Dalam proses advokasi masyarakat terdampak PLTA, Lian menyebutkan adanya kesadaran keterhubungan antara komunitas masyarakat di 22 desa sekeliling Danau Poso dengan masyarakat internasional yang sedang mengaungkan climate change, atau yang sedang membicarakan mobil listrik, termasuk di Jerman. Dalam hal inilah, Lian mempertanyakan apakah yang terjadi di sejarah panjang konflik kekerasan di Poso hingga eksploitasi alam saat ini menjadi bagian skenario pembangunan dan bantuan tuan rumah?
Menjawab pertanyaan yang muncul dalam seri diskusi ini tentang rekomendasi yang perlu dilakukan untuk dekolonisasi bantuan, Lian menyebutkan penting selalu mencurigai konsep pembangunan atau konsep bantuan yang dipikirkan sebelumnya atau yang diberikan kepada komunitas. Mencurigai ini memberi ruang kita memeriksa semua program bantuan seperti terorisme, bantuan kemanusian, perlu diperiksa bukan hanya tujuan, bentuknya tapi juga melihat konteksnya di tengah masyarakat.
Sementara itu Uta Ruppert dari Goethe University of Frankfrut menyebutkan kebutuhan mendesak dan penting untuk mengembangkan kerjasama yang tidak saling membahayakan atau tidak menggunakan konsep tuan dan penerima bantuan antara kelompok atau komunitas dengan organisasi-organisasi pemberi donor. Tanja Scheiterbauer, penanggap dari Goethe University menambahkan dengan menyebutkan bantuan perlu dipikirkan mekanisme dan metode dalam paradigma yang baru. Melanjutkan saran dari Uta dan Tanja, Lian merekomendasikan agar seluruh konsep pembangunan dan bantuan perlu untuk pertama-tama mendengarkan suara dari komunitas. Misalnya akan mengembangkan program perdamaian, perlu mendengarkan konsep komunitas tentang perdamaian bahkan menggali nilai-nilai komunitas yang pernah ada . Dalam program bantuan kemanusiaan darurat, perlu untuk mengetahui kebudayaan masyarakat sebelum menentukan bentuk dan mekanisme bantuan.
Mendekonstruksi bahasa, dan memeriksa ulang praktek dan metode pembangunan serta bantuan bisa menjadi awal untuk mendekolonisasi bantuan untuk dapat menuju jalan baru mewujudkan keadilan sosial dan membangun solidaritas. Jika tidak, alih-alih mewujudkan keadilan sosial dan solidaritas, pembangunan dan bantuan justru menstabilkan struktur dna mekanisme kekuasaan dan eksploitasi yang ada.
