Dekolonisasi Bantuan : Solidaritas Masyarakat Dunia, Bukan Sekedar Bantuan

0
185
Seorang warga melihat rumahnya yang roboh diterjang banjir bandang di Desa Lengkeka, 3 Maret 2020. Foto: Dok.Mosintuwu/RayRarea

Saat kita menyaksikan puncak dan lonjakan beragam macam krisis global, yang saling terkait dan saling mereproduksi, seperti krisis iklim, penajaman sistem kapitalis yang rasis, yang mengalami militerisasi dan berdasarkan gender, krisis kesehatan global, dan pandemi Covid-19: (re-)konstruksi dunia telah menjadi sesuatu yang mendesak, suatu keniscayaan. Oleh karena itu, tampaknya, bantuan menjadi lebih penting daripada sebelumnya.

Pada saat yang sama, kritik terhadap paradigma pembangunan dan sistem bantuan (kemanusiaan) telah menimbulkan perdebatan luas mengenai warisan kolonialnya, strukturnya yang rasis, agendanya yang berdasarkan dorongan pasar dan neoliberal yang menghasilkan (kembali) ketidaksetaraan dan marginalisasi. Perspektif kritis tentang pembangunan dan bantuan dari perspektif pasca-kolonial serta pasca-pembangunan ini sudah berlangsung lama* dan diformulasikan oleh posisi dan suara kaum feminis, anti-kapitalis, dan anti-rasis. Mereka mengungkapkan bagaimana sistem bantuan itu sendiri memperkuat berbagai bentuk ketergantungan ekonomi dan keuangan melalui lembaga, persyaratan, atau bantuan yang terikat oleh tingkat materialitas (besarnya nilai yang dihilangkan dalam akuntansi).

Kritik epistemologis memaparkan bagaimana “cara mengetahui” serta produksi pengetahuan tentang pembangunan dan bantuan masih saling jalin-menjalin dalam paradigma yang oleh Quijano disebut sebagai modernitas/kolonialitas (Quijano 2008). Ketika bantuan dipandang sebagai amal atau sebagai isyarat niat baik, bukan sebagai proyek keadilan politik atau sosial, bantuan itu tampak sebagai cara menggali informasi gaya Eropa — Kawasan Selatan seakan tampil sebagai dan dibuat menjadi “terbelakang” dan seakan membutuhkan bantuan dari Kawasan Utara — sehingga mencerminkan wacana kolonial. Meskipun perdebatan dan seruan untuk alternatif ini memiliki sejarah yang panjang, bantuan terus menjadi bagian penting dari cara dunia dibangun dan dirancang. Kritik ini telah menjadi bagian dari pemikiran banyak tokoh di dunia, seperti misalnya, inisiatif Kampala. Mereka menyatakan bahwa kita memerlukan “perubahan dekolonial” dalam kajian dan praktik pembangunan untuk mengungkap akar kolonial dari hubungan kekuasaan yang menghasilkan dan melestarikan hierarki ras, gender, seksual, dan kelas yang menjadi ciri dunia modern. Lebih-lebih lagi, dekolonisasi bukan sekadar kritik dan membuka jalan untuk mewujudkan visi dan praktik alternatif penciptaan dunia. 

Dalam pengertian diktum Audre Lorde “alat milik tuan tidak akan pernah membongkar rumah tuan” (Lorde 1984), muncul pertanyaan, bagaimana cara meruntuhkan rumah sang tuan? Apakah kita perlu melakukannya? Dan jika rumah itu (akan) diruntuhkan, apakah kita juga perlu menghilangkan bantuan?

Berangkat dari tradisi penemuan kritis yang cukup kuat dalam perdebatan pembangunan, Medico bekerjasama dengan Institut Mosintuwu didukung oleh Department Global South of the Goethe University Frankfurt menyelenggarakan seri webinar yang membicarakan tentang dekolonisasi bantuan dan pembangunan.

Kami menggelisahkan pertanyaan-pertanyaan, seperti :  apabila kita mengamati luasnya cakupan krisis  di masa depan  sementara ada kebutuhan kehidupan yang baik untuk semua orang dan mahluk hidup lainnya: di manakah bantuan harus ditempatkan? Dapatkah bantuan menjadi bagian dari perubahan menuju solidaritas masyarakat dunia, atau apakah justru menghalangi jalannya?

Link pendaftaran :  https://www.medico.de/en/decolonizing

Pertanyaan-pertanyaan ini dielaborasi dalam 5 seri diskusi, masing-masing :

Pembangunan dan Bantuan di rumah sang tuan? Kapitalisme, heteropatriarki, dan rasisme: Mengungkap arsitektur dan rumah khayalan sang tuan| 27 November 2022 | 19.30 Sulawesi Time / 12.30 Berlin Time 

Krisis kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari krisis pembangunan. Proses pembangunan menyatu dalam dan menangani ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ras dan gender dan dalam penalaran neoliberal. Meskipun pelaksanaan dan hasil kapitalisme cenderung menghilang dalam arus utama wacana pembangunan, kajian, dan penelitian berdasarkan teori, namun konsepsi kritis dalam hal pembangunan telah menyoroti bagaimana akibat kemiskinan, berbagai bentuk ketidaksetaraan dan kekerasan lokal dan global harus dipikirkan dalam kaitannya dengan atau sebagai akibat langsung dari kontradiksi kapitalisme yang fundamental sebagai suatu sistem global.

Baca Juga :  Mengungsi dengan Sepuluh Jari, Punya tanah dari beras 5 kilo

Pertimbangan ini menyiratkan bahwa pemikiran kembali bantuan dan pembangunan dari perspektif dekolonial harus mengungkap cara-cara produksi kapitalis dengan perubahan tenaga kerja (yang sering kali dengan pemaksaan), hubungan sosial dan ekologi serta bentuk-bentuk komodifikasinya. Hasil produksi Kawasan Selatan sebagai ketergantungan dan/atau periferal dalam sistem kapitalis global melalui eksploitasi kolonial, perbudakan, dan penjarahan telah menjadi dasar bagi kekuasaan dan hubungan epistemik Utara-Selatan yang hierarkis dan kontemporer. Imajinasi dan visi baru mengenai bantuan membutuhkan pemahaman yang jelas tentang dinamika kapitalisme kolonial dan kontemporer yang melahirkan beragam ketidaksetaraan, berbagai bentuk rasisme, seksisme, heteropatriarki, dan diskriminasi atau prasangka terhadap penyandang disabilitas, serta perusakan alam.

Seperti yang dinyatakan secara meyakinkan oleh konferensi “bukan sekadar bantuan” (2014): Bantuan perlu didasarkan pada konsep kekuasaan, ruang, dan ekonomi politik; jika tidak, bantuan paling-paling hanya dapat sekadar meredam penderitaan dalam situasi tertentu, membantu seefisien mungkin dengan sumber daya yang makin langka. Tindakan pengganti ini, yakni bantuan, pengganti sesuatu yang sebenarnya diperlukan  –  yaitu perubahan menuju kehidupan yang baik bagi semua orang dan segala sesuatu – harus ditelaah dan dijelaskan secara terperinci.

Dengan latar belakang bantuan yang dirancang untuk saling menutupi dalam mode pembangunan kapitalis dan neoliberal ini, kami ingin menanyakan bagaimana bantuan berperan dalam arsitektur “rumah tuan” dan bagaimana arsitektur “rumah tuan” ini membentuk praktik pemberian bantuan, para pelaku dan lembaganya. Bisakah kita memikirkan kembali bantuan dengan mengabaikan pengaruhnya dalam menstabilkan struktur dan mekanisme kekuasaan dan eksploitasi yang ada? Bagaimana kita bisa menghilangkan pandangan bahwa bantuan digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial, solidaritas, dan perbaikan?

Kebun tuan: kapitalisme “hijau” dan persimpangannya dengan (neo)kolonialisme hijau | 11 Desember 2022 | 19.30 Sulawesi Time / 12.30 Berlin Time 

Mekanisme dasar produksi kapitalis adalah pengambilan material dari alam untuk mengubahnya (melalui kerja) menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan. Bentuk perampasan sumber daya alam untuk produksi ini secara historis dan saat ini sangat tidak merata di seluruh dunia dan menimbulkan ketidaksetaraan ekologi dan sosial global – seperti halnya limbah dan emisi yang dihasilkan. Misalnya, di Indonesia, Republik Demokratik Kongo, Bolivia, atau Cile yang melakukan penambangan kobalt dan industri penambangan litium, yang menyebabkan rusaknya lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penghancuran mata pencaharian masyarakat lokal dan adat, sumber daya ini dianggap fundamental bagi perubahan sosial-ekologi di Kawasan Utara.

Janji kapitalisme “hijau” terletak pada rekonsiliasi pembangunan, pertumbuhan, dan perlindungan lingkungan. Manifestasi kapitalisme terbaru ini berusaha memberi nilai moneter pada alam dan mengubah alam itu sendiri menjadi sumber keuntungan untuk menciptakan insentif untuk mengarahkan investasi menuju pembangunan berkelanjutan, terutama di Kawasan Selatan. Kebijakan dan strategi ekonomi seperti perdagangan karbon, penyeimbangan karbon, net-zero dan konsumsi hijau berkelanjutan memungkinkan negara dan perusahaan untuk melanjutkan perusakan dan eksploitasi milik bersama di bawah Green Umbrella yang membahas akuntabilitas sosial dan perlindungan lingkungan. Politik penetapan harga sumber daya alam berdampak luar biasa pada komunitas lokal: contohnya, ketika tanah diakuisisi untuk proyek penggantian kerugian karbon untuk tujuan reboisasi dan pembangunan berkelanjutan, masyarakat lokal dan masyarakat adat bukan saja tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, mereka bahkan dipindahkan atau diusir melalui privatisasi tanah yang dulunya adalah tanah milik masyarakat. Orang dapat berdalih bahwa berbagai bentuk kapitalisme hijau itu memperkuat neokolonialisme. “Proyek bantuan hijau” yang dirancang untuk mengurangi dampak terburuk pada masyarakat, justru hadir berdampingan dengan praktik berbahaya ini atau merupakan bagian integral dari praktik tersebut.

Kami ingin bertanya, bagaimana peningkatan industri dan kegiatan penambangan (khususnya di Kawasan Selatan) terkait dengan proyek perubahan sosial-ekologi di Kawasan Utara? Bagaimana kapitalisme “hijau” bersinggungan dengan wacana dan praktik para pakar psikologi pembangunan? Apa dampak proyek pembangunan “hijau” (kapitalis) pada masyarakat dan mata pencaharian lokal? Bagaimana pembangunan “penghijauan” dan bantuan lingkungan memperkuat struktur dan politik neokolonial? Bagaimana bantuan dan pembangunan perlu diubah untuk menjadi bagian dari perubahan sosial-ekologi global dan adil, sekaligus perlawanan dan solidaritas antar-negara melawan kapitalisme “hijau”?

Baca Juga :  Poso, Ambon, Atambua Bicara Perempuan dalam Konflik dan Perdamaian

Niat baik sang tuan: rangkaian baru bantuan kemanusiaan – masih belum cukup | 29 January 2023 | 19.30 Sulawesi Time / 12.30 Berlin Time 

Bantuan kemanusiaan bukan sekadar bentuk bantuan khusus. Secara historis bantuan kemanusiaan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan kemandirian, karena sebagian besar dibangun berdasarkan pertanyaan tentang menyelamatkan nyawa di saat-saat yang sangat sulit dan/atau keadaan darurat politik. Seiring dengan waktu, kebutuhan akan bantuan kemanusiaan mencakup kemungkinan bantuan kemanusiaan yang ditawarkan. Pada tahun 2016, KTT kemanusiaan dunia seharusnya mengubah bantuan kemanusiaan. Sejak itu, tren yang terbaru tampak menjanjikan: lokalisasi bantuan kemanusiaan, pendekatan gotong royong untuk bantuan kemanusiaan, dan mengurangi hambatan birokrasi dalam hal keuangan.

Namun, krisis tidak terjadi dalam ruang hampa, semua bencana akhir-akhir ini, sampai batas tertentu, adalah akibat perbuatan manusia. Berbagai bencana itu, seperti yang ditulis Stuart Hall, saat-saat “ketika berbagai kontradiksi yang selalu muncul di setiap momen sejarah, dipadatkan”. Bantuan kemanusiaan, seperti yang terlihat dalam banyak konteks, sering kali menjadi bagian dari kontradiksi dan mempertajam kontradiksi tersebut. Kerancuan dalam bantuan kemanusiaan memang sulit dihindari: di satu sisi, bantuan kemanusiaan ditentukan oleh tawaran moral dan manusiawi yang sangat ingin membantu, untuk meringankan penderitaan, sementara di sisi lain bantuan kemanusiaan adalah kelanjutan dari praktik kolonial yang sebagian besar menjadi alasan, mengapa krisis terjadi, serta menyatu dalam tatanan dunia yang membuat bencana tersebut terjadi. Dengan demikian, bantuan kemanusiaan mendepolitisasi konteks penderitaan dan perjuangan. 

Terlepas dari reformasi yang dilakukan oleh masyarakat internasional, pertanyaannya tetap ada: Ketika kita melihat bantuan kemanusiaan dari pendekatan berbasis keadilan dan hak asasi manusia, pendekatan yang berakar pada pemahaman anti-kapitalis dan dekolonial tentang masa depan: bagaimana bantuan kemanusiaan dapat dipertanyakan dan diubah, agar sesuai dengan masa depan itu?Bagaimana membayangkan bantuan kemanusiaan yang berubah itu? Seperti apa bentuknya? Aspek apa yang perlu kita lindungi, apa yang harus dihapuskan?

Mengingat masa depan planet bumi yang makin lama makin panas, yang mungkin saja terjadi: Akankah reaksi kita saat ini terhadap bencana (yaitu bantuan) menjadi usang? Siapakah tokoh yang bisa membantu melahirkan sistem baru solidaritas global dalam krisis akut? Gerakan sosial, atau para profesional di PBB?

Apakah ada bantuan kemanusiaan bertameng politik/yang berubah-ubah?  

Menghancurkan jendela: Memikirkan Kembali Bantuan di luar poros Utara-Selatan | 26 Februari 2023 | 19.30 Sulawesi Time / 12.30 Berlin Time 

Perkembangan poros Utara-Selatan ditandai dengan ketimpangan kekuasaan dan hubungan epistemik serta hegemoni yang sudah ada dalam sejarah kapitalisme kolonial ekstraktif yang terus berdampak hingga saat ini. Namun, hubungan Kawasan Utara-Selatan sebagai hubungan sosio-spasial tidak tetap secara geografis dan juga tidak berubah seperti yang disiratkan oleh istilah tersebut. Kita menyaksikan “kebangkitan kekuatan” baru yang meraih kekuatan ekonomi seperti Brasil, Tiongkok, India, atau Afrika Selatan, berbagai bentuk trans-regionalisasi serta pergeseran hegemonik regional melalui perang dan konflik, mis. ketika Turki, Rusia, Arab Saudi, dan Iran mendapatkan posisi hegemonik baru melalui keterlibatan mereka dalam konflik berkepanjangan di Suriah, Libya, dan Yaman. Terakhir ini, invasi Rusia ke Ukraina telah menyoroti perlunya mengintensifkan cara berpikir dekolonial yang memungkinkan imperialisme dan kolonialisme mayoritas untuk memahami berbagai praktik, wacana, politik, dan bentuk kekerasan. Proses dan dinamika yang muncul ini bukan saja memerlukan konfigurasi baru kekuatan ekonomi, kapitalisme, dan militerisasi, tetapi juga perspektif baru hubungan utara-selatan dan timur-barat, serta praktik, politik, narasi, dan imajiner baru selatan-selatan (di luar batasan hubungan negara-bangsa).

Baca Juga :  Randa Ntovea: Kisah Wabah di Sulteng, Covid-19 Bukan Yang Pertama

Bantuan dan pembangunan adalah bagian dari rekonfigurasi ini dan menjadi jelas terlihat ketika Tiongkok menyikapi negara-negara di Asia Selatan dan Afrika dengan “win-win-development” atau “Kerja Sama Selatan-Selatan” yang menjanjikan “non-intervensi”, “bantuan berdasarkan pijakan yang sama” atau bantuan tanpa syarat. Sikap ini menciptakan narasi tandingan terhadap model pembangunan dan bantuan yang berkiblat ke Eropa dan pemahaman hak asasi manusia atau kemajuan sosial yang berkiblat ke dunia barat. Bagaimana kita dapat memikirkan kembali rekonstruksi dunia ini melalui berbagai cara pemberian bantuan dan pembangunan? Bagaimana bantuan dan pembangunan dibentuk kembali dalam proses ini? Apakah bantuan di sini terbatas pada instrumen geopolitik belaka yang menghasilkan berbagai bentuk ketergantungan finansial yang sudah diketahui? Atau apakah perubahan ini memberikan harapan untuk penetapan berbagai bentuk baru solidaritas antar-negara di luar politik dan pemikiran para pakar psikologi pembangunan atau struktur bantuan?

Penghancuran Rumah: Abolisionisme dan/Bantuan: pendekatan keadilan menurut para abolisionis | 19 Maret 2022 | 19.30 Sulawesi Time / 12.30 Berlin Time 

“Mengkritik, membela, menyikapi bantuan” adalah moto kedokteran internasional dan yang telah kami lihat dari berbagai sudut pandang dalam rangkaian ini. Pertanyaan ambisius yang masih tersisa adalah tentang bagaimana menyikapi bantuan di dunia yang dilanda berbagai macam krisis yang tampaknya menciptakan makin banyak kebutuhan akan bantuan? Setelah merekonstruksi dan mendekonstruksi “rumah sang tuan” yang merupakan bantuan pembangunan, kami ingin melihat kemungkinan praktis dan teoretis untuk menghancurkan rumah sang tuan – secara definitif. Apakah artinya ini bagi bantuan?

Pembangunan internasional dan berbagai lembaganya bukan saja “tidak berhasil”, tetapi juga merupakan faktor mendasar dari ketidaksetaraan sistemik, yang dikonseptualisasikan – sebagian besar dari dalam dan/atau oleh Kawasan Utara – sebagai pemberi bantuan yang tampaknya apolitis dan ahistoris di dunia yang secara historis bersifat hierarkis. Untuk mengkritisi dan menyikapi bantuan, kita perlu mempertanyakan lembaga dan (bentuk) organisasi yang merupakan hakikat dunia yang sarat dengan berbagai krisis, termasuk lembaga bantuan dan pembangunan. Kita perlu memahaminya secara harfiah sebagai (bagian dari) arsitektur, dinding dan jendela, serta dan kebun rumah sang tuan – semua itu bukan saja tidak berhasil, tetapi juga merupakan bagian dari masalah.

Suara kaum abolisionis, seruan untuk perbaikan dan/atau perspektif radikal pasca-pembangunan menyerukan bukan hanya pemangkasan dana lembaga, tetapi juga restrukturisasi dunia dan lembaga-lembaganya yang berkaitan dengan pemahaman anti-rasis, anti-kapitalis, anti-kolonial, dan anti-patriarki tentang keadilan sosial dan perubahannya. Perspektif ini memperlihatkan dan membantu memahami dan menangani struktur yang terus-menerus (kembali) menghasilkan hierarki interseksional, bukan secara kebetulan, tetapi sebagai bentuk organisasi sosial. Diagnosisnya adalah fungsinya sebagai stabilisator kapitalisme yang rasis, berdasarkan gender, dan militerisasi.

Yang kita butuhkan adalah pemahaman tentang ketidaksetaraan dan berbagai praktik untuk menyikapinya sebagai keadilan (sosial), bukan sebagai amal. Pemahaman yang membuat keadilan dan kesetaraan dapat dipikirkan DI LUAR rumah sang tuan, atau lebih tepatnya di atas reruntuhan yang sudah hancur.

Seperti apakah praktik perkembangan yang didasarkan pada pemahaman tentang keadilan, alih-alih amal? Apa yang bisa kita peroleh dari pemahaman praktik “bantuan” sebagai persoalan tentang keadilan, bukan sebagai niat baik? Dan apakah ini akan tetap disebut bantuan? Apakah kita masih membutuhkan bantuan ketika kita memahami hierarki dan ketidaksetaraan sebagai ketidakadilan sistemik? Apakah ada sesuatu yang bisa dipelajari dari praktik, politik, dan sejarah para abolisionis dan yang mengutamakan perbaikan? Bagaimana kita bisa membentuk konsep bantuan atau sesuatu yang serupa dengan bantuan dalam pengertian komunitarian, rasa saling membantu?

Tinggalkan Balasan

Silahkan berkomentar
Mohon masukkan nama anda