“Jangan 30 %, jadikan 50 %. Kita perempuan Poso pasti bisa, jangan memandang enteng kekuatan kita sendiri. Tulis saja disitu 50 %, jadi kita setara dalam kesempatan dengan laki-laki” seru Mama Sinto. Saat itu sekelompok perempuan nampak sedang berdiskusi seru di sebuah bangunan yang terbuat dari bangunan. Di sudut-sudut bangunan nampak tersebar kurang lebih 450 perempuan akar rumput lainnya. Mereka berasal dari 70 desa, 14 kecamatan di Kabupaten Poso yang berkumpul mengikuti Kongres Perempuan Poso yang diadakan di Dodoha Mosintuwu, Tentena. Seruan dari mama Sinto, peserta dari Desa Peura adalah salah satu diskusi yang berlangsung di kelompok partisipasi politik perempuan dalam pembangunan desa.
Kongres Perempuan Poso yang dilaksanakan tanggal 25 – 27 Maret 2014, dibuka secara resmi oleh Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani. Dalam sambutannya, Andy menyatakan Kongres Perempuan Poso memiliki arti penting dalam meneguhkan komitmen negara menghadirkan perubahan nyata untuk penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan, kongres ini menjadi momentum sejarah penanda tahap kedua reformasi, dimana perempuan kembali membuktikan kepemimpinannya untuk perjalanan bangsa Indonesia. Selanjutnya, menurut Andy, Kongres Perempuan Poso menjadi benang merah kepemimpinan perempuan dalam masa-masa genting, transisi politik Indonesia, sejak Kongres Perempuan pertama dilangsungkan pada tahun 1928.
Pada hari pertama kongres, ratusan perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang agama dan suku menguatkan solidaritas sebagai sesama perempuan. Pada hari kedua mereka, para perempuan yang adalah ibu rumah tangga, petani, nelayan, buruh bersama-sama berpikir, menganalisis, beberapakali berdebat, saling menyanggah, berargumentasi, lalu menyusun pendapat. Mereka terbagi dalam enam topik strategis yang sering dihadapi perempuan, yaitu : yaitu Hak Perempuan atas Layanan Publik; Perlindungan Perempuan dan Anak; Partisipasi Politik Perempuan dalam Pembangunan Desa; Perempuan dalam Adat Budaya; Perempuan membangun Ekonomi Solidaritas; dan Perempuan Membangun Perdamaian. Dibantu oleh fasilitator nusantara yang berasal dari Aceh, Ambon, Jambi, Jawa Tengah, Sumatera Utara , termasuk Komnas Perempuan dan dari Gerakan Desa Membangun, setiap kelompok melakukan analisis sosial berdasarkan topik dan mendiskusikan persoalan-persoalan perempuan dan masyarakat. Bukan hanya itu, juga memikirkan bagaimana mengatasinya dengan pertama-tama bertanya, bagaimana posisi perempuan, apa yang harus dilakukan perempuan?
Bukan hanya mama Sinto, ibu Evelyn dari Desa Bance lantang mengusulkan “harus ada mekanisme yang transparan soal fungsi dan penggunaan dana dari sanksi adat. Lembaga adat harus transparan, tidak asal beri sanksi adat” atau ibu Elisabet dari Leboni “kita harus memastikan perempuan korban kekerasan tidak lagi dikucilkan oleh masyarakat, tapi dilindungi”. Sebaliknya dari kelompok Perempuan membangun perdamaian semua sepakat “kita harus usulkan agar kepolisian pertimbangkan ulang penggunaan kata terorisme karena itu membuat kita saling curiga dan memelihara trauma antar agama, padahal kita ini sudah bersama-sama mau menjaga perdamaian”. Lain lagi di kelompok Perempuan dan Hak layanan publik, ibu Risma dari Poso Kota menegaskan “pastikan pemerintah daerah bikin sistem yang bisa melayani lansia, anak tidak boleh putus sekolah dan tidak ada lagi gizi buruk. Nah, ibu-ibu, kita yang awasi pemerintah dan desak mereka” usulan ibu Risma disambung dengan usulan lainnya soal layanan kesehatan di desa, juga perbaikan infrastruktur jalan. Semuanya tidak berdiam diri, sebaliknya memberikan usulan terbaik mereka memperbaiki diri.
Alhasil, pada hari ketiga tepat tengah hari, semua kelompok melakukan sidang kongres perempuan Poso yang membahas semua usulan untuk menjadi rekomendasi utama kongres Perempuan Poso. Banyak yang meragukan para perempuan akar rumput mampu menghasilkan rekomendasi yang jelas, mengingat sebagian besar mereka lulusan SD, SMP dan SMU. Namun hasil kongres menunjukkan pengalaman dan penghayatan perempuan akar rumput ini luar biasa hingga menghasilkan 135 rekomendasi yang jelas dan tegas ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Poso, Pemerintah Desa/kelurahan, organisasi masyarakat sipil. Rekomendasi juga ditujukan pada diri sendiri, sebagai perempuan Poso. Bahkan terdapat 10 rekomendasi yang ditujukan kepada tim perumus Peraturan Pemerintah tentang Desa. (Lihat rumusan Rekomendasi Kongres Perempuan Poso)
Begitu palu sidang diketuk oleh Lian Gogali sebagai ketua sidang yang mewakili pimpinan sidang mensyahkan seluruh hasil rekomendasi kongres, seluruh peserta berteriak bersama dengan lantang “Perempuan Poso, Maju, Bersuara dan Bergerak”. Suasana riuh sekaligus haru menyambut lahirnya tekad bersama perempuan Poso, sekaligus rekomendasi penting dari para perempuan akar rumput sebagai bagian dari sumbangsih berpolitik. Ibu Riris dari Desa Didiri, bahkan mengaku nyaris berlari ke tengah untuk mengekspresikan rasa bahagia melahirkan keputusan penting yang diyakininya menjadi warisan bagi perempuan Poso dan masyarakat Poso. Bagi mereka ini adalah pertama kalinya dalam kehidupan mereka, tidak hanya didengarkan tetapi dianggap penting dan diperhitungkan dalam menentukan masa depan pembangunan di Kabupaten Poso. “Saya bangga, saya bahagia menjadi bagian dari gerakan perempuan Poso. Saya boleh bilang, setelah masa pacaran, mungkin ini adalah masa paling membahagiakan buat saya dalam hidup karena saya diperhatikan sebagai manusia yang didengarkan dan diperhitungkan” ibu Irene dari Desa Kilo mengungkapkan perasaannya setelah selesai penetapan rekomendasi Kongres kepada kawan-kawannya.
Tidak berlama-lama, penetapan hasil rekomendasi Kongres ini langsung dilanjutkan dengan pembacaan secara resmi hasil Kongres Perempuan Poso kepada pemerintah desa dan kelurahan, Komnas Perempuan termasuk tokoh lembaga adat dan beberapa organisasi masyarakat yang hadir. Setiap butir rekomendasi yang dibacakan oleh Ibu Dian dari Desa Toyado yang mewakili seluruh peserta, diikuti dengan khidmat oleh seluruh peserta. Bahkan beberapakali terdengar tepuk tangan meriah menyambut butir-butir rekomendasi khususnya yang menegaskan posisi perempuan. Senyum merekah dan wajah penuh kebanggaan terpancar dari para peserta kongres. Mereka bahkan menikmati reaksi para kepala desa dan lurah yang terlihat tercengang dengan hasil kongres, dengan tertawa lepas. Kades Uranosari yang mewakili 20 kepala desa/lurah yang hadir dalam penyerahan hasil rekomendasi menyampaikan komitmentnya mendukung gerakan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Katanya, para peserta kongres harus menjadi contoh bagi perempuan lain, dan tidak lagi hanya di dapur. Sementara Komnas Perempuan dalam tanggapannya menyampaikan rasa bangga menjadi bagian dari sejarah penting lahirnya kekuatan perempuan akar rumput . Mewakili Mosintuwu sebagai penyelenggara kongres sekaligus yang juga menjadi salah satu organisasi tujuan rekomendasi kongres, Lian Gogali , menyampaikan penghargaan luar biasa kepada semua perempuan akar rumput yang dengan teguh berkomitment untuk melanjutkan hasil kongres menjadi gerakan nyata dalam masyarakat. Disampaikan pula bahwa Kongres Perempuan Poso seumpana posisi bersiap untuk berlari dalam sebuah lari jarak jauh sehingga membutuhkan napas panjang dan komitment untuk mewujudkannya.
Yang pasti wilayah yang pernah mengalami konflik panjang ini, lahir gerakan perempuan akar rumput lintas agama dan suku untuk bersuara, bergerak mencapai perdamaian dan keadilan melalui pembangunan desa.“Do not be 30%, make it 50% . We are Poso Women, and we certainly can do, do not take lightly our own strength. Write there 50%, so we are equal opportunity with men ” Mama Sinto talk loudly. At that time, there are a group of women discussing seems exciting in the bamboo building. At the corners of buildings appear scattered approximately 450 other grassroots women. They came from 70 villages, 14 districts in Poso , following the Women’s Congress held in Dodoha Mosintuwu, Tentena. The call from mama Sinto, participants from Peura Village is one of the group discussions that took place in the political participation of women in rural development.
Poso Women’s Congress held on 25 to 27 March 2014, was officially opened by the Commissioner of the National Commission for Women, Andy Yentriyani. In her speech, Andy stated that the Women Congress has significance in affirming the state’s commitment bring real change to the elimination of violence and discrimination against women. In fact, this congress a momentum historical marker second stage of reform, where women again proved its leadership to drive the nation of Indonesia. Furthermore, according to Andy, Congress Women Poso be a common thread of women’s leadership in the event of an emergency, Indonesian political transition, since the first Women’s Congress held in 1928.
On the first day of the congress, hundreds of women from various ethnic and religious backgrounds as strengthen solidarity among women. On their second day, the women who are housewives, farmers, fishermen, laborers together to think, analyze, and sometimes argue, refute each other, and then formulate opinions. They are divided into six strategic topics that are often faced by women, namely: the Women’s Rights on the Public Service; Protection of Women and Children; Women’s Political Participation in Rural Development; Indigenous Women in Culture; Women build Solidarity Economy; Women and Peace Building. Assisted by facilitators from Mosintuwu and from around Indonesia such as from Aceh, Ambon, Jambi, Central Java, North Sumatra, including the National Commission for Women and the Village Movement Building, each group doing social analysis based on topic and discuss the issues of women and society. Not only that, also think about how to solve it by first asking, how the position of women, what should women do?
Not only Mama Sinto mama, Mama Evelyn from Bancea village loudly suggested “there must be a mechanism that is transparent about the function and use of funds from traditional sanctions. Traditional institutions should be transparent, not sanctions against indigenous origin. There is also Mama Elizabeth from Leboni village” we must ensure that women victims of violence are no longer ostracized by society, but protected “.
In the group of women building peace, they all agree “we should suggest that the police consider re-use of the word terrorism because it makes us suspicious of each other and maintain trauma among religions, but we’ve been together it would keep the peace”.
The woman in the group of the rights of public services, Mama Risma from Poso city asserted “the local government to make sure that the system can serve the elderly, children should not drop out of school and no longer malnourished. Well, the mothers, who keep an eye on our government and urged them “Mama Risma proposals spliced with other proposals about health services in the village, also improving road infrastructure. Everything does not remain silent, instead giving their best suggestions to improve themselves.
As a result, on the third day , in midday, all groups perform Poso congressional hearing women. They all proposed the major recommendations of women congress.
Many doubted that the grassroots women are able to produce clear recommendations, considering most of them graduates of elementary, middle and high school. In fact, there are 135 incredible recommendations to produce addressed to the Government of Poso district, village government / village, civil society organizations. Recommendations are also aimed to Poso women. There are 10 recommendations addressed to the design team on Government Regulation village. (See Recommendation formulation Women’s Congress Poso)
Once the hammer tab to the table by Lian Gogali as the chairperson representing the entire results validate congressional recommendations, all participants together with loud shouting “Women Poso, Forward, Voice and Mobile”.
Emotion at the same boisterous atmosphere greeted the birth of the joint determination of women in Poso, as well as important recommendations of the grassroots women as part of a political contribution. Mother of the Village Didiri Riris, even claimed almost ran into the middle to express a sense of happiness childbirth important decisions which she believes to be the legacy of women in Poso and Poso community. For them this is the first time in their lives, not just heard, but are considered important and are taken into account in determining future development in the district of Poso. “I am proud, I am happy to be a part of the women’s movement Poso. I must say, after a period of courtship, perhaps this is the most fun time of my life because I noticed a man who listened to and taken into account ” said Irene from Kilo Village express her feelings after the completion of the adoption of recommendations to the Congress .
Not to linger, the determination of the results of this Congress recommendations immediately followed by a formal reading of the Congress of Women Poso to the village and sub-district government, National Commission for Women including leaders of indigenous institutions and community organizations in attendance. Each of the recommendations read by Ms. Dian from Toyado village to representing all participants, followed solemnly by all participants.
During the reading of recommendation, the women applause welcomed the recommendation points that define the position of women in particular. A smile and a face full of pride emanating from the participants. They even enjoy the reaction of village heads who looks stunned by the results of the congress, with laugh out loud. Kades Uranosari representing 20 village chiefs / headman who was present in the delivery of outputs deliver recommendations , support the women’s movement to participate in rural development. He said, the Congress participants should be an example for other women, and not just in the kitchen anymore. While the National Commission in response to convey a sense of pride to be part of the important history of the birth of the power of grassroots women. Representing Mosintuwu as well as the congress organizers also become one of the organization’s congress destination recommendations, Lian Gogali, expressed her appreciation to all the incredible grassroots women are firmly committed to continue the congress into a real movement in the community. It was also announced that the Women’s Congress Poso position ready to run in a long-distance run that requires a deep breath and commitment to make it happen.
What is certain is, in the areas that have experienced this long conflict, the women grassroots movements are born to speak, move to achieve peace and justice through rural development.
