Lian Gogali : Mendaulatkan Gerakan Kolektif Perempuan

0
152
Para perempuan dari berbagai desa melakukan seri diskusi tentang kepemimpinan perempuan di desa. Foto : Dok.SueUseem

SUDAH lebih dari sedekade Lian Gogali dan Institut Mosintuwu di Pamona, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, bergerak bersama para perempuan dari kalangan akar rumput di perdesaan setempat. Lewat Sekolah Perempuan yang mereka inisiasi, kaum perempuan diajak untuk berdaulat secara kolektif sembari berperan aktif mengembangkan desa.Para lulusan Sekolah Perempuan pun kemudian terlibat dalam tim pembaru desa, yang salah satunya bertujuan menggerakkan seluruh elemen desa, termasuk para pemangku kepentingan. Salah satunya melalui Sekolah Pembaharu Desa, yang didirikan sejak dua tahun silam, tapi baru diresmikan awal tahun ini, di 25 desa.

Bagi Lian, esensi gerakan perempuan ialah gerakan kolektif yang tidak bergantung pada satu individu ataupun organisasi. Ia meyakini, bergerak bersama akan menghasilkan suara yang cukup kuat untuk turut memengaruhi kebijakan.

Menjelang peringatan Hari Ibu yang mengacu pada gerakan kaum perempuan di masa perjuangan kemerdekaan Tanah Air, Media Indonesia berbincang dengan Lian Gogali melalui konferensi video, Rabu (16/12). Percakapan kami mulai dari perjalanannya bersama para perempuan desa sampai tawaran yang bisa diajukan sebagai kontra narasi untuk mendorong terbitnya kebijakan-kebijakan yang memenuhi keadilan gender. Berikut ini petikannya.

Apa saja catatan Anda bersama Institut Mosintuwu selama sedekade ini?

Pertama, masih sempitnya ruang-ruang agar perempuan bisa maju dan bergerak. Sering kali, yang tersedia bersifat sangat formal. Berhenti pada administratif dan formalitas sehingga perlu inisiatif yang proaktif dan ruang kreatif yang dibuat kelompok perempuan sendiri dari masyarakat akar rumput.

Kedua, kurang dilibatkannya perempuan dari kalangan akar rumput. Sering kali inisiatif program pembangunan hanya melibatkan kelompok elite. Misalnya, mereka yang punya jabatan saja, seperti pemerintah desa.

Ketiga, soal kolaborasi. Kami sering melihat kerja-kerja yang berkaitan dengan isu pembangunan dan perempuan secara spesifiknya, masih sangat sektoral. Padahal, seharusnya bersifat holistis. Berbicara perempuan, artinya juga berbicara mengenai isu kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lapangan kerja. Namun, semua itu dibahas sektoral. Akibatnya, program hanya bersifat by project dan tidak berkelanjutan.

Keempat, soal media. Dari pengalaman kami selama lima tahun ke belakang, kami berjuang betul untuk memastikan Poso dibicarakan bukan sekadar isu konfl ik dan teroris. Itu menyebabkan kebijakan politik di skala nasional dan turun ke bawah menjadi bias. Sebab itu, kami merasa perlu mendirikan media alternatif dan mengampanyekan kabar baik dari Poso.

Kelima, isu lingkungan. Dalam lima tahun ini, kami menilai upaya perdamaian tidak akan punya dampak kalau tidak ada keadilan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Seperti apa upaya kampanye kabar baik dari Poso?

Kami memulai ini sejak lima tahun lalu, menggunakan berbagai media, termasuk video. Misalnya, kami memproduksi seri video keanekaragaman hayati, seri tradisi lokal, dan seri perempuan berbicara. Tahun depan rencana akan merilis dokumenter panjang yang menggambarkan kompleksitas persoalan di Poso pasca konflik.Banyak kisah menarik untuk dibicarakan. 

Paling penting ketika kampanye ini dibicarakan dari berbagai segi, pada akhirnya sanggup mengubah bukan hanya cara pandang, melainkan juga kebijakan dan kehidupan masyarakat di sini.

Baca Juga :  Festival Mosintuwu : Mengingat dan Merayakan Pengetahuan dan Alam Poso

Di mana posisi Mosintuwu?

Menginisiasi gerakan dan bersama-sama dalam gerakan. Jadi, tidak hanya untuk memberi contoh, tapi juga memberikan pola dan kode, bagaimana perspektif yang seharusnya dibangun dengan beberapa pendekatan, seperti pendidikan, pengorganisasian, dan tawaran ekonomi solidaritas.Melalui pendekatan pengorganisasian, misalnya, kami mengorganisasi para ibu di desa, melatih mereka untuk menjadi pendamping perlindungan perempuan dan anak, bahkan mengadvokasi laporan kasus sampai ke pengadilan.

Dari pendekatan pendidikan, kami membangun sekolah alternatif, pendidikan kritis untuk para perempuan desa dan tokoh agama. Tidak hanya dalam rangka peningkatan kapasitas, tapi juga membangun kepercayaan diri, mendiskusikan isu-isu seperti apa itu perdamaian, keadilan.

Itukah yang kemudian melahirkan para perempuan yang lebih independen dari Sekolah Perempuan?

Sekolah Perempuan sejak 2010 sudah punya empat angkatan. Setelah lulus semua bertanya ke saya, kalau lulus dari Sekolah Perempuan ngapain?Kami mendiskusikan itu secara serius. Makanya kemudian mengadakan Festival Sekolah Perempuan, membahas yang bisa dilakukan setelah lulus dengan bekal keterampilan dan perspektif yang sudah ada. 

Di Sekolah Perempuan ini, mereka belajar di antaranya tentang hak layanan masyarakat, perempuan dan politik, hak ekonomi sosial dan politik, bagaimana tanah dan air diperjuangkan. Tentu juga belajar soal gender. Kemudian dikuatkan juga dengan kurikulum berbicara dan bernalar.

Mereka lalu jadi pembaru desa?

Setelah lulus, para perempuan ini mengabdi pada masyarakat, dimulai desa masing-masing. Mereka juga membentuk tim pembaru desa yang menginisiasi lahirnya Sekolah Pembaharu Desa.

Dalam perbincangan kami, mereka menyadari para perempuan itu tidak bisa bergerak sendiri. Dalam konteks ini, laki-laki dan pemerintah desa tidak bisa ditinggal untuk kedaulatan desa. Maka, yang dibicarakan ialah konsep Sekolah Pembaharu Desa sejak dua tahun lalu, yang tidak cuma menjadi gerakan perempuan, tapi juga gerakan sosial masyarakat.

Jadi, masyarakat setempat pun mendukung?Kami sadari, pemerintah desa juga punya akses terbatas terhadap pengetahuan dan pemikiran kritis soal pengelolaan desa karena apa yang ditawarkan pusat hanya aturan formal, sedangkan tafsirnya sangat birokratis. Tidak menyadari keunikan tiap-tiap desa. Dengan adanya Sekolah Pembaharu Desa, pemerintah desa tidak sendirian dalam mengelola dan menata desa.

Apakah mereka juga menjadi lebih melek gender?

Sementara dari Sekolah Perempuan disepakati bersama untuk mengabdikan diri ke masyarakat. Untuk itu, kami mengajak masyarakat untuk memiliki cara pandang sama dengan kami. Pengetahuan tidak dimiliki sendiri, harus dibagi. Dimulai dari keluarga. Saya sering mendengar mereka tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan.Memang, awalnya suami menjadi tantangan karena merasa setelah ikut Sekolah Perempuan, para ibu ini jadi kritis, termasuk dengan suaminya dalam berargumentasi. Banyak laki-laki yang merasa terancam. Namun, proses itu akhirnya membuat para suami justru kagum, bangga istrinya bisa terlibat di rapat-rapat desa. 

Mereka ini yang saya bicarakan ialah ibu-ibu akar rumput, ya. Ini juga mengubah cara berpikir masyarakat, bagaimana status pendidikan (formal) bukan satu-satunya untuk membuat perubahan di desa. Namun, soal perspektif yang dimiliki dan ketekunan.

Baca Juga :  Sagu di Poso Makin Tergusur, Padahal Mo Dui Sangat Populer

Mengapa perempuan perlu terlibat aktif dalam perumusan kebijakan desa?

Di desa-desa, secara kuantitas yang paling banyak mengelola kehidupan ialah perempuan. Laki-lakinya keluar, jadi pegawai. Di Poso, banyak yang jadi buruh kelapa sawit, misalnya. Semua perempuan tinggal di desa, mengetahui betul dinamika sosial ekonomi masyarakat. Sederhananya, mereka tahu siapa yang melahirkan atau yang sedang hamil atau usia kandungan. Sayangnya, semua keputusan pembangunan bukan mereka yang tentukan.

Dalam kebijakan pembangunan, perempuan tidak dianggap penting untuk memberikan pendapat sehingga kerap kali kebijakan pembangunan tidak nyambung dengan konteks lokal.Dalam konteks di Poso, perempuan memiliki perspektif gender, tahu apa yang harus diperjuangkan, belajar dari pengalaman dan pengetahuan. 

Mereka sudah punya perspektif berbasis pengalaman dan pengetahuan kritis, diberikan pada data yang ada di masyarakat.

Bicara perempuan sebagai pembuat kebijakan, apakah peningkatan perempuan di parlemen bermanfaat untuk pembangunan?

Kami tidak melihat dengan bertambahnya persentase parlemen perempuan menjamin kebijakan yang adil gender. Itu sebabnya pemikirannya harus dibongkar terlebih dulu karena patriarki sudah merasuk dan mengakar.Persoalan lain, kelompok perempuan yang terpilih menjadi wakil rakyat masuk dalam jalur oligarki. Berada dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri, yang memungkinkan mereka memiliki jabatan tersebut. Apakah misalnya mereka memiliki pengalaman dengan yang ada di akar rumput?

Apa permasalahan krusial kaum perempuan kita dewasa ini?

Pertama, isu kekerasan perempuan dan anak yang sering kali di banyak tempat penanganan kasusnya berdasar adat dan agama. Perempuan ditempatkan sebagai pihak yang dirugikan. Penting untuk menempatkannya dalam konteks hak asasi sehingga hak perempuan tidak ditenggelamkan perspektif adat dan agama yang meloloskan pelaku dan mendiskriminasi perempuan.

Kedua, terkait dengan pendidikan. Bukan soal akses perempuan pada sekolah, melainkan pengetahuan yang ada pada perempuan terhadap lingkungan kerap kali tidak dianggap. Padahal, perempuan punya pengetahuan lokal yang sangat kuat dan bisa menjadi sumber pendidikan baru yang membantu anak-anak lebih berakar pada lingkungan.

Ketiga, berkaitan dengan bagaimana perempuan hanya dilihat sebagai korban. Tidak melihat perempuan sebagai penyintas. Ketika melihat perempuan hanya sebagai korban, itu memengaruhi bagaimana perempuan tersebut melihat dirinya, menjadi tidak percaya diri dan tidak percaya pada orang lain.

Terkait dengan kekerasan anak dan perempuan, sejumlah institusi menyebut ada peningkatan selama pandemi. Bagaimana di lingkungan Anda?

Sejak April, kami punya tujuh fasilitator yang berjalan dari desa ke desa untuk mengambil informasi dan berdiskusi dengan ibu-ibu dan Sekolah Pembaharu Desa. Memang belum ada catatan resmi, tetapi dari diskusi tersebut tercatat dalam satu desa, terjadi kekerasan antara 5-10 keluarga dalam satu bulan. Bentuk kekerasan domestik, seperti penelantaran, fisik, psikis, salah satunya juga dilatari ekonomi karena lapangan pekerjaan tidak tersedia dan tidak ada yang bisa dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan. Temuan itu setidaknya ada di 25 desa. 

Namun, pandemi juga membatasi gerak kami. Misalnya, dalam pelaporan kasus kekerasan seksual.Laporan tercatat sejauh ini, terjadi tujuh kasus kekerasan seksual sejak April. Termasuk kasus perkosaan ayah tiri terhadap anaknya karena semuanya tinggal di rumah dan tidak memiliki ruang-ruang lain. 

Sebentar lagi ada Hari Ibu yang berkaitan erat dengan pergerakan kaum perempuan. Bagaimana Anda melihat gerakan perempuan di era modern ini?

Baca Juga :  Anak-anak di Poso Sedang Tidak Baik-baik Saja: Alami Gizi Buruk dan Terlibat Narkoba

Kami sempat membuat Kongres Perempuan pada 2014 yang diikuti 450 perempuan dari 80 desa. Di situ, kami membicarakan perspektif dan tafsir perempuan atas gerakan.Sebelum kongres itu berlangsung, selama 1,5 bulan kami berkeliling ke 80 desa dengan melibatkan 1.000 perempuan untuk mengadakan musyawarah perempuan desa. 

Kami merasa penting perempuan dengan jejaring kolaborasinya untuk memastikan gerakan bukan hanya milik perseorangan maupun satu lembaga tertentu. Harus menjadi gerakan kolektif. Kalau perempuan bekerja, berkolaborasi, dan bersuara bersama, kebijakan yang dihasilkan akan bisa mengubah banyak hal.Keterjebakan kita saat ini ialah pada tafsir atas program perempuan yang menyematkan ‘pemberdayaan perempuan’. Ada semacam asumsi dan persepsi yang keliru.

Pemberdayaan perempuan sering kali diasumsikan perempuan diajarkan untuk berdaya. Orang harus diberdayakan. Ini mengabaikan kekuatan kolektif dan dampaknya tidak ada kepemimpinan kolektif.Di Sekolah Perempuan, kalau hanya bergantung pada saya atau pada pemimpin tertentu, tidak akan muncul cerita-cerita yang terhimpun di Kabar Baik dari Poso dalam seri perempuan berbicara. 

Gerakan kolektif akan membawa gerakan pembaruan yang masif, tidak dengan tokoh-tokoh. Yang menjadi milik gerakan kolektif ialah kesetaraan, tidak ada satu pemilik tunggal. Semua berada setara.

Dalam waktu dekat, apa inisiasi terbaru yang Anda dan Institut Mosintuwu canangkan?

Kami tengah menginisiasi dan mempersiapkan ekspedisi Poso kedua. Kami akan menelusuri dan mengidentifikasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Poso, termasuk dari disiplin biologi dan arkeologi. Kami juga sedang mengembangkan geopark danau Poso untuk melindungi dari eksploitasi.Rencana lainnya, juga terkait bank tani untuk perempuan dan petani karena merasa ini penting untuk memberikan dan membangun akses sehingga petani bisa terlepas dari sistem tengkulak yang memiskinkan petani. (M-2)

Sumber: https://m.mediaindonesia.com/weekend/370396/lian-gogali-mendaulatkan-gerakan-kolektif-perempuan

Redaksi : tulisan ini pernah dimuat di mediaindonesia.com , wawancara dilakukan oleh FATHURROZAK fathur melalui video bersama Lian Gogali, direktur Institut Mosintuwu. Dimuat kembali atas ijin penulis dan tim redaksi mediaindonesia.com untuk kepentingan kampanye kabar baik dari Poso.

Tinggalkan Balasan

Silahkan berkomentar
Mohon masukkan nama anda