Petani Berjudi Dengan Ketinggian Air Danau Poso Diatur PLTA Poso Energy

0
1073
Petani di Desa Toinasa tidak lagi bisa memanen padi mereka setelah ratusan hektar sawah tenggelam saat PT. Poso Energy uji coba pintu air PLTA . Foto : Istimewa

“Panen padi saya gagal padahal tinggal 1 minggu sudah mo di panen. Air tiba-tiba naik, lalu tidak surut. Padi yang kami dapat sangat tidak bagus. Tetapi sebagaimana orang Pamona saya tetap menghargai padi itu”(Ibu Rantelore/petani desa Toinasa)

Naiknya air danau Poso telah membuat banyak petani kehilangan sumber pendapatan. Di desa Toinasa, kecamatan Pamona Barat, puluhan hektar sawah terendam hingga sepinggang orang dewasa. Ada petani yang harus melihat padinya hancur hanya sepekan sebelum panen.

Data yang dikumpulkan oleh dinas pertanian kabupaten Poso awalnya menyebutkan 426 hektar sawah yang terendam di desa-desa dilingkaran danau Poso. Namun data itu kemudian direvisi menjadi 260 hektar. Hampir sama dengan perkiraan yang disampaikan pihak PT Poso Energi yakni 206 hektar. Masyarakat sendiri saat ini sedang mendata berapa luas yang terendam. Data itu akan menjadi pembanding terhadap data yang diajukan pemerintah daerah maupun perusahaan.

Desa Toinasa, Meko dan Salukaia adalah wilayah lumbung padi kabupaten Poso yang ada di kecamatan Pamona Barat. Data BPS tahun 2018 menunjukkan, diwilayah ini terdapat sawah seluas 2,083,9 dimana 1,657,9 hektar adalah sawah irigasi dan 426 non irigasi. Luas panen padi sebesar 3,123 hektar, terluas ke empat di kabupaten Poso setelah kecamatan Pamona Selatan 5,848,7 ha, Pamona Timur 3,93,3 ha dan Lore Timur 3,684,1 ha.

Banyak persoalan yang dihadapi para petani, seperti tenggelamnya sawah membuat banyak yang mulai meninggalkan profesi mulia ini. Data BPS juga menunjukkan, tahun 2017 jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang menjadi petani sebanyak 76,169 orang. Tetapi tahun 2019 jumlahnya menjadi 62,578 orang. Berkurang sebanyak 13,591 orang.

Kenaikan permukaan air danau saat ini, tidak seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Dalam pengalaman para petani, air danau sudah surut pada bulan April, lalu mereka akan menanam mulai bulan Juli dan panen sekitar bulan Oktober atau November. Namun kini siklus itu berubah, para petani sudah seperti berjudi.

Baca Juga :  Berkayori di DPRD : Ingatkan Jangan Lupa Budaya Poso dalam Pembangunan

Sebagaimana yang dialami oleh pak Gede, seorang petani yang memiliki sawah seluas 70 are di desa Toinasa yang terendam sejak bulan Agustus tahun ini. Satu bulan sebelumnya, saat air surut, dia menanami sawahnya. Namun belum sebulan, air danau tiba-tiba naik, padinya yang sudah mulai tinggi mati.

“Sudah dua kali padi saya mati karena air naik tiba-tiba. Yang pertama, padi sudah kuning, sudah mau di panen, tiba-tiba air naik, akhirnya padi jadi busuk. Saya rugi biaya pengolahan sekitar lima juta rupiah, tidak usah dihitung berapa ruginya kalau dihitung dari harga beras yang bisa dihasilkan”kata Gede. Kini hanya 20 are sawahnya yang bisa ditanami, sisanya masih tenggelam. 

Pasang surutnya air danau Poso yang tidak lagi alami itu disebabkan oleh uji coba pintu air bendungan PLTA Poso I milik PT Poso Energi. Dalam wawancara di voaindonesia.com, edisi 11 November 2020 menyebutkan, sejak bulan April 2020, PT Poso Energy melakukan uji coba buka tutup pintu air bendungan PLTA Poso. Akibat uji coba itu permukaan air danau naik hingga 50 sentimeter. Rencananya uji coba itu akan berlangsung sampai bulan Desember tahun ini.(https://www.voaindonesia.com/a/lahan-gembalaan-terendam-luapan-danau-poso-peternak-minta-poso-energy-ganti-rugi-/5656496.html)

Ibu Rantelore (46) adalah salah satu petani perempuan di desa Toinasa yang sawahnya juga tidak bisa lagi diolah setelah air danau Poso tidak surut seperti biasanya. Sudah berbulan-bulan, sawah seluas kurang lebih 1,6 hektar miliknya terendam hingga selutut kaki orang dewasa. Untuk bisa menghidupi 7 orang anggota keluarganya, kini dia menjadi buruh harian di kebun milik orang lain.

“Panen padi saya gagal padahal tinggal 1 minggu sudah mo di panen. Air tiba-tiba naik, lalu tidak surut. Padi yang kami dapat jadi tidak bagus. Tetapi sebagaimana orang Pamona, saya tetap menghargai padi itu, tetap kami makan”kata ibu Rantelore.

Baca Juga :  Bertemu Pengrajin, Mendekatkan Inspirasi Pada Alam dan Budaya Poso

Petani lain, Gusti Darmawan mengatakan, sawah adalah modal hidup mereka. Meski sawah miliknya tidak terdampak naiknya permukaan air danau Poso, dia bersolidaritas menyuarakan nasib teman-temannya sesama petani.

“Saya secara pribadi tidak terdampak, tapi saya menyampaikan keluhan teman-teman yang sawahnya terendam. Sekarang hidup mereka susah. Mau menghidupi keluarga sudah setengah mati”kata Gusti. Para petani ini bukannya diam. Beragam cara mereka tempuh agar sawah mereka bisa kembali ditanami.

Para petani sudah menyampaikan keadaan mereka kepada pemerintah desa, agar meneruskan keluhannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Petani memanen sisa-sisa padi yang terendam air Danau Poso setelah PT. Poso Energy melakukan uji coba pintu air PLTA . Ratusan petani di tepi Danau Poso gagal panen. Foto : Istimewa

Karena sawah adalah nadi, sebagian petani menolak ganti rugi ataupun ganti untung atas sawah yang terendam itu. Keinginan yang muncul hanya satu. Agar kondisi sawahnya kembali bisa ditanami. 

Bukan hanya petani di Toinasa. Desa lumbung padi lainnya, Meko mengalami nasib serupa. Berlin Modjanggo, ketua adat desa Meko mengatakan, sebelumnya dia biasa memberikan beras kepada sanak saudara atau orang membutuhkan. Namun sekarang, dia harus membeli beras untuk dimakan. 

Sebagai petani yang sudah puluhan tahun hidup dipinggir danau, dia merasa situasi saat ini aneh. Perhitungan mengenai waktu pasang dan surutnya air danau yang sudah berlangsung sekian lama tiba-tiba meleset. Air danau naik diluar perkiraan. Biasanya mereka panen 2 kali dalam setahun. Tapi sekarang, panen sekali saja itu sudah untung. Penyebabnya naiknya air danau yang tidak lagi mengikuti musim.

Seperti dikatakan B.Karatu, petani di desa Salukaia, kecamatan Pamona Barat. Sawah seluas 50 are miliknya berubah seperti kolam. Air setinggi dada. Nada suaranya menjadi tinggi saat menceritakan kondisi sawahnya itu. Dia termasuk petani yang diundang oleh Dinas Pertanian kabupaten Poso dalam pertemuan yang dilangsungkan di kantor Balai Benih desa Toinasa beberapa bulan lalu.

Dalam pertemuan itu, dia bertanya kepada pemerintah dan perwakilan perusahaan PLTA yang hadir apa solusi bagi mereka yang tidak bisa mengolah sawah akibat dinaikkannya debit air danau Poso oleh perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla itu. 

“Saya sampaikan tuntutan kami tentang kerugian dan ganti rugi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tapi jawaban yang kami terima hanya usulan kami ditampung”katanya sengit. Untuk menghidupi keluarga, dia kini menjadi buruh tani.

Baca Juga :  Desa-desa Toleran di Poso

Data berapa total luas sawah, yang terendam akibat uji coba perusahaan yang berbasis di Makassar itu hingga kini berkisar 426 hektar (versi dinas Pertanian). Ini belum termasuk padang gembalaan tradisional masyarakat yang membentang dari di desa Tokilo kecamatan Pamona Tenggara hingga ke desa Pasir Putih kecamatan Pamona Selatan.

Lalu dimana posisi pemerintah? dalam keterangannya kepada voaindonesia.com, Sekretaris Daerah kabupaten Poso, Yan Edward Guluda mengatakan pemerintah hanya akan memfasilitasi upaya untuk mengurangi dampak dari kegiatan proyek itu terhadap masyarakat.

Kepala desa Meko I Gede Sukaartana berharap pemerintah daerah berdiri bersama warganya, para petani. Namun sejak para petani di desanya menghadapi persoalan itu, dia menilai pemerintah daerah seperti membiarkan warganya berurusan sendiri dengan perusahaan.

“Saat kita menghadapi situasi seperti ini. Pemerintah daerah dimana”tanya Gede. Menurutnya pemerintah diatasnya harus menunjukkan sikap yang jelas. Sebab para petani yang sawahnya sudah tidak bisa terolah itu setiap tahun membayar pajak. Kini desa Meko menunggak pajak hingga 16 juta rupiah karena banyak wajib pajak sudah tidak bisa ditagih.

“Apa yang mau ditagih? sawah yang jadi objek pajak yang ditagih itu sudah tenggelam. Banyak warga kami juga sudah tidak mampu bayar BPJS” kata Gede. Dirinya juga sudah mengirimkan surat kepada DPRD untuk meminta dilakukan hearing. Lembaga perwakilan itu diminta mendengarkan suara mereka. Namun sejak surat permintaan hearing itu disampaikan melalui seorang anggota DPRD pada bulan Oktober lalu, sampai saat ini, permintaan para petani itu tidak berbalas.

Tinggalkan Balasan

Silahkan berkomentar
Mohon masukkan nama anda