Berkayori di DPRD : Ingatkan Jangan Lupa Budaya Poso dalam Pembangunan

0
45
Anggota Aliansi Penjaga Danau Poso melakukan dengar pendapat di DPRD, Rabu 12 Juni 2019, terkait ancaman hilangnya budaya dan ekosistem Danau Poso. Foto : APDP

“Komi Wa’a Pande Lo’e, Ne’e Lintu Ri Kayore”  

Di hadapan 8 anggota DPRD Poso, Dj. Nyolo-nyolo menyampaikan kayori membuka pertemuan dengar pendapat Aliansi Penjaga Danau Poso ( APDP ). Kira-kira berarti “ kamu orang yang pintar-pintar, jangan hanya diam dan tidur” Kayori yang terdiri dari 12 bait itu, memberikan pesan jelas tentang kegelisahan anggota APDP atas kemungkinan hilangnya kebudayaan Danau Poso. Hilangnya kebudayaan dan ekosistem Danau Poso ini akan terjadi jika rencana pengerukan mulut sungai Danau Poso oleh PT Poso Energy dilakukan. PT Poso Energy akan mengeruk Danau Poso sepanjang 12,8 km untuk kepentingan menambah debit air  PLTA. 

“Tolong diawasi rencana pembangunan, jangan sampe menghancurkan kebudayaan orang Poso“ himbau Kristian Bontinge, angota APDP yang juga ketua adat Pamona. “ Rencana PT Poso Energy untuk mengeruk mulut sungai Danau Poso  ini akan menghancurkan kebudayaan Danau Poso seperti Mosango, Monyilo,  dan Wayamasapi “ 

Mosango adalah tradisi menangkap ikan Budaya Mosango, yaitu menangkap ikan dengan menggunakan alat sango serta dilakukan oleh ratusan orang merupakan tradisi warga di sekitar Danau Poso. Demikian pula Wayamasapi, menurut Kristian memiliki prinsip dan nilai yang menggambarkan identitas budaya orang Poso yaitu kebersamaan, solidaritas dan kesederhanaan. 

Sementara itu Monyilo, adalah tradisi menangkap ikan dengan tombak di atas perahu yang sedang berjalan bermodalkan satu lampu petromaks. Monyilo di Danau Poso dilakukan antara lain di wilayah di bawah jembatan beton Pamona. Saat ini terdapat 100 nelayan yang menangkap ikan dengan cara monyilo. Untuk monyilo, dibutuhkan arus air dan kedalaman tertentu. 

“Bagaimana mengganti kebudayaan yang hilang? Tidak bisa diganti dengan apapun, hilang kebudayaan, hilang juga kita, karena itu identitas kita, itu kehidupannya kitorang” 

tambah Wilson, seorang nelayan Toponyilo. 

Anggota Aliansi Penjaga Danau Poso melakukan dengar pendapat di DPRD, Rabu 12 Juni 2019, terkait ancaman hilangnya budaya dan ekosistem Danau Poso. Foto : APDP

Belum lagi kenyataan bahwa pengerukan sungai Danau Poso ini akan dilakukan di wilayah Kompo Dongi. Kompo Dongi bukan hanya wilayah adat dimana tradisi mosango dilaksanakan setiap tahun oleh ratusan masyarakat dari berbagai desa, tapi juga merupakan zona transisi tempat ikan-ikan berlindung, dan berkembang biak. 

“Kompo Donggi adalah wilayah adat, dimana ada tradisi menangkap ikan yang sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu oleh orang Sawidago dan orang-orang lain di sekitarnya” Jelas Hajai Ancura, seorang nelayan Toposango. Hajai juga menjelaskan di Danau Poso termasuk di Kompo Dongi, adalah tempat berkembangbiaknya ikan-ikan endemik Danau Poso. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim Ekspedisi Poso, Danau Poso memiliki ikan-ikan endemik yang membutuhkan ekosistem khusus untuk berlindung dan berkembangbiak.

Baca Juga :  Para Pejuang Sekolah PerempuanThe Fighter of Women School

“ Ikan gobi , bungu masiwu yang membutuhkan batu-batuan , untuk berlindung, tinggal dan bertelur. Ada juga ikan Ikan jenis Oryzias Nigrimas, membutuhkan rerumputan” jelas Hajai.

Dalam skema rencana pengerukan sungai Danau Poso, wilayah Kompo Dongi akan direklamasi untuk kebutuhan bekerjanya alat berat saat pengerukan sungai Danau Poso dilakukan. Di wilayah Kompo Dongi ini juga akan dibangun taman wisata air yang lengkap dengan area jogging, taman burung, dan tempat bermain anak .  Jika reklamasi dan pengerukan dilakukan di wilayah ini bisa dipastikan ekosistem  Kompo Dongi Danau Poso akan hancur sehingga ikan-ikan akan punah atau bermigrasi.

Kehadiran 12 anggota APDP disambut oleh 8 anggota DPRD Kabupaten Poso. Kristian menyebutkan bahwa dengar pendapat dengan anggota DPRD, dilakukan oleh anggota Aliansi untuk mengingatkan ulang DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan yang benar dalam semua perencanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Poso. 

Fredrik Torunde, anggota DPRD dari PDI perjuangan  merespon dengan mengatakan pentingnya memperhatikan aspirasi para orang tua ini

Baca Juga :  10 Tahun Mosintuwu : Membangun Gerakan tanpa Amplop dan Uang Duduk

“Kita harus perhatikan betul aspirasi yang disampaikan oleh orang-orang tua karena ini sudah sangat penting. Yang kita prihatin juga sekarang adalah jangan sampai budaya kita hilang karena pembangunan. Kayori tadi menyentuh hati saya sehingga saya bertanya dimana posisi saya selama ini. Persoalan ini muncul karena orang Pamona sudah tidak punya persatuan sehingga budaya dan alam kita terancam”  katanya.

Fredrik menegaskan bahwa sejak dulu dirinya menolak pembongkaran karena itu adalah simbol kebudayaan. Sementara itu, Bram Badilo, mengusulkan adanya moratorium.  

“ Saya minta moratorium. Kita harus melibatkan seluruh elemen masyarakat di pinggir danau Poso jangan ada yang dipilih-pilih. Moratorium supaya ada ruang dialog, negosiasi dengan Pemerintah Daerah dan perusahaan serta masyarakat sehingga semuanya jelas”

Kehadiran anggota APDP ini dianggap sebagai pengingat  yang penting oleh anggota DPRD. Iskandar Lamuka dari Partai Demokrat mengingatkan anggota dewan lainnya bahwa sebelumnya sudah ada aspirasi sejak tahun lalu tapi belum pernah ada sikap yang jelas dari anggota DPRD.

“Malu kita ini sebenarnya, malu sama rakyat. Mau sampai kapan? apakah menunggu pemilu selanjutnya baru kita merespon ini. Sebenarnya dewan ini berpihak kemana? ”

Secara tegas, Iskandar Lamuka merespon pernyataan dari Aliansi Penjaga Danau Poso dengan menyebutkan dirinya  sejak awal konsisten bahwa  pembangunan yang merusak ekosistem, kearifan lokal, dan merusak sumber hidup masyarakat saya menolak.

Baca Juga :  Montibu, Suara dari Air untuk Jaga Danau Poso

“Bapak-bapak Aliansi yang datang bertemu kita hari ini, mereka tidak menolak pembangunan, tapi menolak pembangunan yg merusak” ujar Iskandar. 

Pada akhir dengar pendapat, diusulkan akan ada peninjauan lapangan khususnya di kawasan Kompo Dongi dan rencana akan memanggil Pemda dan Perusahaan. Sebelumnya rencana pemanggilan Pemda dan Perusahaan sudah pernah disampaikan oleh DPRD Poso, namun hingga saat tulisan ini diterbitkan hal itu belum terlaksana.

“Kita mengingatkan mereka, mengingatkan agar mereka tidak lupa pada rakyat. Sama seperti kita mengingatkan Pemda, agar merencanakan pembangunan yang mengingat rakyat” tegas Kristian. Terhadap rencana DPRD, anggota APDP akan melihat kesungguhan mereka dengan memastikan tidak mempermainkan kepentingan masyarakat untuk kepentingan politik.  

Dalam perencanaan PT Poso Energy, pengerukan dasar sungai Danau Poso ini dilakukan untuk menambah debit air menggerakkan turbin PLTA. Proyek pengerukan dasar sungai  ini akan dilakukan sepanjang 12,8 km, selebar 40 meter dan kedalaman antara 2 – 4 meter.  Proyek ini diberi nama Poso River Improvementatau Penataan sungai Poso.  PT Poso Energy menyebutkan pendangkalan sungai disebut-sebut sebagai alasan mengapa pengerukan harus dilakukan.   Dalam wawancara dengan antaranews.com, pada 11 April 2016, manager PT Poso Energy, Mustakim dalam wawancaranya dengan Antara mengatakan pihaknya membutuhkan bendungan untuk menetralisasi ketersediaan air untuk menggerakkan turbin di proyek PLTA Poso I,II dan III.

“Sehingga nantinya air akan selalu stabil. Kalau debit air berkurang, maka air di bendungan itu kita lepas,” katanya.

Karena itu, kata Penataan sungai Poso atau normalisasi Danau Poso yang sebenarnya adalah pengerukan mulut Danau Poso

Tinggalkan Balasan

Silahkan berkomentar
Mohon masukkan nama anda